Jokowi Permudah Tenaga Kerja Asing Lewat Perpres Baru, Seperti Apa?

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden/Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (baca dokumen lengkapnya di sini). Sejumlah ketentuan baru diatur dan menunjukkan kemudahan serta kelonggaran bagi pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

Saya ingin menjabarkan beberapa ketentuan penting yang diatur dan memberikan sedikit opini saya terkait terbitnya Perpres tersebut.

Percepatan Pengesahan RPTKA

Dalam Perpres ditetapkan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap (Pasal 8). Pengesahan RPTKA tersebut sekaligus merupakan izin untuk mempekerjakan TKA yang berlaku sesuai dengan jangka waktu rencana penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.

Pengecualian Mengurus RPTKA

Pasal 10 ayat (1) yang mengatur bahwa Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) untuk mempekerjakan TKA sebagai berikut:

 

  • Pemegang saham yang menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA.
  • Pegawai diplomatik atau konsuler pada kantor perwakilan negara asing dan
  • TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Jenis pekerjaan ini akan ditetapkan secara spesifik oleh Menteri Ketenagakerjaan.

 

Percepatan Pengurusan Vitas

Perpres ini mengatur bahwa kemudahan baru dalam pengurusan Visa Tinggal Terbatas (Vitas), Izin Tinggal Terbatas (Itas), maupun Izin Masuk Kembali bagi TKA. Dalam Pasal 18 Perpres diatur bahwa penerbitan visa oleh pejabat imigrasi dipercepat menjadi 2 (dua) hari setelah permohonan penerbitan visa diterima secara lengkap.

Kemudahan dan Penyederhanaan Pengurusan Itas

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perpres memungkinkan permohonan Vitas oleh TKA atau Pemberi Kerja TKA untuk dapat dilakukan secara sekaligus/bersamaan dengan permohonan Itas, yang merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi TKA. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 21 Perpres, disebutkan bahwa Pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dimana Itas yang untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

Perpres Baru TKA Diharap Genjot Investasi Asing

Saya melihat Pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi sangat berharap dengan adanya Perpres ini, invenstasi asing dapat digenjot. Memang tidak dapat dipungkiri, investasi asing masih sangat berperan dalam menggerakkan roda ekonomi nasional, dan selama pengawasannya dapat dikelola dengan baik, saya sebagai praktisi hukum yang juga melayani penanam modal (baik asing maupun dalam negeri) menyambut positif terbitnya Perpres ini.

 

written by: Ichsan Perwira Kurniagung, SH, MH (Managing Partner of FKNK Law Firm)

Source: Facebook