Batasan Baru Kepemilikan Asing di Perusahaan Perasuransian telah Diatur Lebih Lanjut dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018!

Batasan Baru Kepemilikan Asing di Perusahaan Perasuransian telah Diatur Lebih Lanjut dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018!
 
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian pada 17 April lalu. PP tersebut memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan asing pada perusahaan-perusahaan perasuransian, termasuk juga menetapkan batasan saham asing yang diperbolehkan dalam usaha perasuransian.
 
Seperti apa ketentuan inti yang ada dalam PP 14/2018 dan apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengawasi pemberlakuan PP itu? Berikut penjelasan dan opini saya sebaga praktisi hukum terkait PP tersebut.
 
Batasan Baru Maksimum Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi
 
Pasal 2 ayat (1) PP 14/2018 mengatur bahwa: “Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek”. Selain itu, kepemilikan asing juga bisa dilakukan melalui penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian dan penyertaan pada Badan Hukum Indonesia yang memiliki perusahaan perasuransian melalui transaksi di bursa efek.
 
Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1), kepemilikan perusahaan asing pada perusahaan perasuransian "dilarang melebihi 80 persen dari modal disetor Perusahaan Perasuransian". Namun demikian, terdapat pengecualian bagi perusahaan perasuransian yang berstatus sebagai perusahaan terbuka.
 
Sedangkan bagi Badan Hukum Asing, ada kewajiban hukum tambahan yang mengharuskan mereka untuk melakukan penyertaan langsung pada perusahaan perasuransian.
 
Jenis Perusahaan Perasuransian yang Termasuk
 
PP 14/2018 juga menegaskan bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh WNI, atau WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama dengan WNA atau Badan Hukum Asing.
 
Secara spesifik, jenis perusahaan perasuransian menurut PP tersebut mencakup: (i) perusahaan asuransi, (ii) perusahaan asuransi syariah, (iii) perusahaan reasuransi, (iv) perusahaan reasuransi syariah, (v) peruasahaan pialang asuransi, (vi) perusahaan pialang reasuransi, dan (vii) perusahaan penilai kerugian asuransi.
 
Aturan Kepemilikan Asing pada Prakteknya
 
Kehadiran PP 14/2018 seharusnya disambut baik oleh pelaku usaha asuransi nasional karena memberikan kepastian dan batasan yang jelas terkait dengan aturan main saham asing di perusahaan perasuransian.
 
Beberapa pelaku usaha perasuransian juga sependapat bahwa penentuan kepemilikan saham asing yang dibatasi hingga 80 (delapan puluh) persen tersebut dinilai sudah cukup ideal untuk bisnis perasuransian sekarang ini. "Saya rasa sudah cukup (untuk) melindungi perusahaan joint venture yang sudah berkomitmen dalam berinvestasi dan menjalankan bisnis cukup panjang di Indonesia," mengutip pernyatan dari Chief Corporate Affairs Officer AXA Indonesia, Benny Waworuntu kepada Kontan, 1 Mei.
 
Namun, pada prakteknya, seperti apakah bentuk pengawasan dan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memonitor kepemilikan asing pada perasuransian? Berdasarkan statistik yang saya dapatkan dari situs Hukum Online, masih terdapat 18 (delapan belas) perusahaan asuransi yang kepemilikan asingnya justru mencapai 80 persen.
 
written by: Ichsan Perwira Kurniagung, SH, MH (Managing Partner of FKNK Law Firm)