TKA Jadi Ancaman Bagi Buruh Indonesia, Benarkah? Ini Aturan Terkait Yang Anda Perlu Ketahui!

Pada perayaan Hari Buruh International (May Day) tanggal 1 Mei lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar buruh kasar negara lain tidak diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia. Tuntutan KSPI tersebut seolah dikaitkan dengan baru ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang saat ini menjadi sorotan publik dan politisi.
 
Padahal, setelah saya teliti, tidak ada satupun ketentuan yang diatur dalam Perpres tersebut yang mengatur/memperbolehkan tenaga kerja asing (TKA) untuk dapat menjadi buruh kasar di Indonesia.
 
Lantas pekerjaan dan jabatan seperti apa yang sebenarnya dapat diduduki oleh TKA? Khususnya yang didasarkan pada Perpres yang belum lama ini ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut? Berikut penjelasan singkat dari saya terkait dengan aturan klasifikasi/jenis pekerjaan bagi TKA.
 
Tetap Mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia
 
Dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja dalam hubungan kerja hanya untuk jabatan, jangka waktu, dan alasan tertentu. Itu pun dilakukan dengan melihat kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri terlebih dahulu.
 
Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), TKA tidak dapat menduduki jabatan "yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri". Karena itu, pengaturan lebih lanjut soal jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Perpres tersebut juga menegaskan bahwa Pemberi Kerja harus tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam negeri untuk jabatan-jabatan yang disediakan.
 
Personalia, Karir, dan Tenaga Kerja
 
Walaupun belum ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja setelah adanya Perpres No. 20 Tahun 2018, sebetulnya kita masih bisa mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 yang telah menetapkan 19 jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh TKA. Seperti yang dikatakan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018, jabatan-jabatan tersebut adalah yang berkaitan dengan urusan personalia, karir, dan tenaga kerja, antara lain sebagai berikut:
 
Direktur Personalia (Personnel Director)
Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
Manajer Personalia (Human Resource Manager)
Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
Penasehat Karir (Career Advisor)
Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor)
Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
Analis Jabatan (Job Analyst)
Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)
 
Penggunaan TKA Yang Tepat Sasaran Berpotensi Mendorong Investasi Asing dan Transfer Ilmu?
 
Perpres soal penggunaan TKA ini masih terus mendapat respons negatif. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghimbau agar kebijakan itu tidak diributkan. JK menilai bahwa kemudahan bagi TKA yang diberikan Pemerintah Indonesia tersebut justru dibutuhkan untuk mendorong investasi dan ekspor.
 
"Di Thailand 10 kali lipat jumlah TKA nya (dibanding Indonesia), itu kenapa ekspor mereka lebih banyak dari Indonesia," katanya kepada CNN Indonesia, Senin (24/4/2018). Perpres baru tersebut juga menurutnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru.
 
Selama tepat sasaran dan pemerintah mampu mengawasi pengunaannya dengan ketat, kehadiran TKA di Indonesia seharusnya memang tidak perlu dikhawatirkan.
 
Selain investasi asing berpotensi untuk digenjot (seperti yang saya sudah katakan dalam catatan sebelumnya), kehadiran TKA juga bisa bermanfaat dari segi ilmu dan pengetahuan. Tenaga kerja dalam negeri dapat meningkatkan kemampuan mereka dengan meminjam ilmu dan pengetahuan para TKA, sehingga nantinya mereka pun tak kalah saing. Yang menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah tentunya untuk memastikan dan mengawasi ketika penggunaan TKA disalahgunakan oleh Pemberi Kerja, contohnya dalam hal TKA mengendalikan jabatan yang tidak semestinya atau TKA tidak menjalankan kewajiban transfer of knowledge. Sejauh mana sanksi dan pengawasan akan ditegakkan oleh pemerintah? Sistem pengawasan dan pengendalian penggunaan TKA harus dapat dibentuk semapan mungkin untuk memaksimalkan kepatuhan atas regulasi pemerintah. Inilah ujian sesungguhnya bagi Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahannya!
 
written by: Ichsan Perwira Kurniagung, SH, MH (Managing Partner of FKNK Law Firm)